Bagaimana cara mengurus izin lokasi di Bandung?

Persyaratan Mengurus Izin Lokasi di Bandung

Bagaimana cara mengurus izin lokasi di Bandung? – Mengurus izin lokasi di Bandung merupakan langkah penting sebelum memulai pembangunan atau usaha. Proses ini melibatkan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Kejelasan dan kelengkapan dokumen akan mempercepat proses pengajuan dan penerbitan izin.

Persyaratan Umum Izin Lokasi di Bandung

Secara umum, mengajukan izin lokasi di Bandung membutuhkan kesiapan dokumen yang membuktikan kepemilikan atau hak atas tanah, rencana pembangunan yang sesuai aturan, dan identitas pemohon. Persyaratan detail dapat bervariasi tergantung jenis bangunan atau usaha yang akan dibangun.

Daftar Persyaratan Dokumen

Berikut daftar dokumen yang umumnya dibutuhkan. Perlu dikonfirmasi kembali ke instansi terkait untuk memastikan keakuratan dan kelengkapannya, karena peraturan dapat berubah sewaktu-waktu.

• Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga pemohon.
• Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah/Bukti kepemilikan tanah (Sertifikat Hak Milik, Girik, atau bukti kepemilikan lainnya yang sah).
• Surat Permohonan Izin Lokasi yang ditulis secara resmi.
• Denah lokasi tanah yang akan dibangun.
• Gambar rencana bangunan (site plan dan gambar kerja).
• Surat kuasa (jika diwakilkan).
• IMB (Izin Mendirikan Bangunan) – diperlukan setelah izin lokasi terbit.
• Surat keterangan tidak sengketa dari kelurahan/desa setempat.

Perbedaan Persyaratan Berdasarkan Jenis Bangunan/Usaha

Persyaratan izin lokasi dapat berbeda tergantung jenis bangunan atau usaha yang akan dibangun. Sebagai contoh, permohonan izin lokasi untuk pembangunan rumah tinggal mungkin memiliki persyaratan yang lebih sederhana dibandingkan dengan permohonan izin lokasi untuk pembangunan pabrik atau pusat perbelanjaan.

Tabel Perbandingan Persyaratan Izin Lokasi, Bagaimana cara mengurus izin lokasi di Bandung?

Tabel berikut ini memberikan gambaran umum perbedaan persyaratan, namun perlu diingat bahwa ini hanya gambaran umum dan sebaiknya dikonfirmasi langsung ke instansi terkait.

Jenis Permohonan	Persyaratan Khusus
Rumah Tinggal	Surat keterangan tidak sengketa dari RT/RW, bukti kepemilikan tanah yang sah, gambar rencana bangunan sederhana.
Usaha Kecil (misal: warung makan)	Surat izin usaha dari Dinas terkait, bukti kepemilikan tanah yang sah, gambar rencana bangunan yang sesuai standar kesehatan dan keamanan.
Usaha Besar (misal: pabrik)	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), izin prinsip dari instansi terkait, bukti kepemilikan tanah yang sah, gambar rencana bangunan yang detail dan lengkap, studi kelayakan usaha.

Tahapan Pengurusan Izin Lokasi di Bandung

Mengurus izin lokasi di Bandung, meskipun terkesan rumit, dapat disederhanakan dengan memahami tahapan dan persyaratannya. Proses ini melibatkan beberapa instansi dan dokumen, sehingga persiapan yang matang sangat penting untuk meminimalisir kendala dan mempercepat proses penerbitan izin.

Tahapan Pengajuan Izin Lokasi

Proses pengajuan izin lokasi di Bandung umumnya terdiri dari beberapa tahapan. Durasi waktu untuk setiap tahapan dapat bervariasi tergantung kompleksitas proyek dan responsivitas instansi terkait. Berikut uraian detailnya:

1. Persiapan Dokumen: Tahap ini meliputi pengumpulan seluruh dokumen yang dibutuhkan, seperti surat permohonan, fotokopi KTP dan NPWP pemilik lahan, sertifikat tanah (SHM/SHGB), IMB (jika ada), denah lokasi dan bangunan, serta dokumen pendukung lainnya yang mungkin diminta oleh instansi terkait. Durasi: 1-2 minggu (tergantung kelengkapan dokumen).
2. Pengajuan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung: Setelah dokumen lengkap, pengajuan dilakukan secara online atau langsung ke DPMPTSP. Petugas akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Durasi: 1-3 hari kerja (tergantung antrian dan kelengkapan dokumen).
3. Verifikasi dan Survei Lokasi: Setelah dokumen dinyatakan lengkap, petugas DPMPTSP akan melakukan verifikasi dan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan. Durasi: 1-2 minggu (tergantung jadwal survei dan lokasi).
4. Proses Administrasi Internal: DPMPTSP akan memproses permohonan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi lainnya yang relevan. Durasi: 2-4 minggu (tergantung kompleksitas proyek dan koordinasi antar instansi).
5. Penerbitan Izin Lokasi: Setelah semua proses selesai, izin lokasi akan diterbitkan dan dapat diambil pemohon. Durasi: 1-2 hari kerja.

Diagram Alur Pengurusan Izin Lokasi

Berikut ilustrasi diagram alur proses pengurusan izin lokasi:

Persiapan Dokumen → Pengajuan ke DPMPTSP → Verifikasi dan Survei Lokasi → Proses Administrasi Internal → Penerbitan Izin Lokasi

Dapatkan rekomendasi ekspertis terkait Di mana saya bisa mengurus izin usaha di Bandung? yang dapat menolong Anda hari ini.

Contoh Kasus Setiap Tahapan

Berikut beberapa contoh kasus yang mungkin terjadi pada setiap tahapan:

• Persiapan Dokumen: Pak Budi mengalami kendala karena salah satu dokumen sertifikat tanahnya hilang. Ia harus mengurus penggantian sertifikat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan.
• Pengajuan ke DPMPTSP: Ibu Ani mengajukan permohonan secara online dan mengalami kendala karena sistem mengalami error. Ia harus menunggu sistem pulih dan mengulang proses pengajuan.
• Verifikasi dan Survei Lokasi: Bapak Andi mengalami kendala karena lokasi yang diajukan ternyata masuk dalam kawasan lindung. Ia harus mencari lokasi alternatif yang sesuai.
• Proses Administrasi Internal: Seseorang mengalami keterlambatan karena adanya revisi desain bangunan yang harus dikoordinasikan dengan beberapa instansi.
• Penerbitan Izin Lokasi: Setelah semua proses selesai, izin lokasi langsung diterbitkan dan bisa diambil.

Potensi Kendala dan Cara Mengatasinya

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi selama proses pengurusan izin lokasi dan cara mengatasinya:

• Dokumen Tidak Lengkap: Pastikan semua dokumen disiapkan dengan lengkap dan benar sebelum mengajukan permohonan.
• Kesalahan Administrasi: Periksa kembali semua dokumen dan pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau data yang kurang akurat.
• Koordinasi Antar Instansi: Jika terdapat kendala koordinasi antar instansi, segera hubungi petugas DPMPTSP untuk mendapatkan informasi dan bantuan.
• Lokasi Tidak Memenuhi Syarat: Pastikan lokasi yang diajukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya dan Pembayaran Izin Lokasi di Bandung

Pengurusan izin lokasi di Bandung, selain membutuhkan kesabaran dan ketelitian, juga memerlukan perencanaan biaya yang matang. Biaya yang dibutuhkan bervariasi tergantung beberapa faktor, termasuk luas lahan, jenis bangunan yang akan dibangun, dan kompleksitas permohonan. Memahami rincian biaya ini akan membantu Anda mempersiapkan anggaran dengan lebih baik dan menghindari kendala finansial selama proses pengurusan.

Rincian Biaya Izin Lokasi di Bandung

Biaya pengurusan izin lokasi di Bandung terdiri dari beberapa komponen. Meskipun tidak ada daftar resmi yang komprehensif dan biaya dapat berubah, berikut gambaran umum biaya yang mungkin Anda perlukan. Perlu diingat bahwa informasi ini bersifat umum dan sebaiknya dikonfirmasi langsung ke instansi terkait untuk mendapatkan informasi terkini dan paling akurat.

Tahapan	Jenis Biaya	Estimasi Biaya (Rp)	Keterangan
Pengurusan Dokumen	Biaya pembuatan dokumen, legalisir, dll	500.000 – 1.500.000	Tergantung jumlah dan jenis dokumen.
Biaya Administrasi	Biaya penerbitan izin lokasi	1.000.000 – 3.000.000	Besaran biaya ini bervariasi tergantung luas lahan dan jenis bangunan.
Konsultasi (Opsional)	Biaya jasa konsultan perizinan	1.000.000 – 5.000.000	Biaya ini bergantung pada kompleksitas permohonan dan pengalaman konsultan.
Pengurusan IMB (jika diperlukan)	Biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan	Variabel, tergantung luas bangunan	IMB diurus setelah izin lokasi didapatkan.
Biaya Lain-lain	Biaya transportasi, fotokopi, dan lain-lain	200.000 – 500.000	Biaya tak terduga yang mungkin timbul.

Instansi yang Berwenang Mengeluarkan Izin Lokasi di Bandung: Bagaimana Cara Mengurus Izin Lokasi Di Bandung?

Mengurus izin lokasi di Bandung memerlukan pemahaman yang baik tentang instansi pemerintah yang berwenang. Proses ini melibatkan beberapa pihak, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab spesifik. Berikut ini informasi detail mengenai instansi terkait, alamat, kontak, dan peran mereka dalam proses perizinan lokasi.

Instansi Pemerintah yang Berwenang

Di Kota Bandung, beberapa instansi pemerintah berperan dalam proses pengurusan izin lokasi, tergantung pada jenis dan skala proyek yang diajukan. Koordinasi antar instansi ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses perizinan.

• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung: Instansi ini biasanya menjadi pintu masuk utama dalam proses perizinan. Mereka bertugas menerima dan memproses permohonan izin lokasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. Alamat dan nomor kontak DPMPTSP Kota Bandung dapat ditemukan di situs resmi pemerintah Kota Bandung. Peran DPMPTSP meliputi verifikasi dokumen, pengecekan kesesuaian rencana dengan peraturan daerah, dan menerbitkan rekomendasi.
• Dinas Tata Ruang Kota Bandung: Dinas ini bertanggung jawab atas aspek tata ruang dan perencanaan wilayah. Mereka memastikan bahwa rencana pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Peran mereka meliputi analisis dampak lingkungan dan kesesuaian lokasi dengan peraturan tata ruang. Informasi kontak dapat diperoleh melalui situs resmi pemerintah Kota Bandung.
• Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kota Bandung: Tergantung jenis proyek, Dinas PUPR mungkin terlibat dalam proses perizinan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur dan aksesibilitas. Mereka akan memeriksa aspek teknis terkait infrastruktur yang dibutuhkan proyek tersebut. Informasi kontak dapat ditemukan di situs resmi pemerintah Kota Bandung.

Lokasi dan Kontak Instansi

Peta yang menunjukkan lokasi masing-masing instansi dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Kota Bandung atau aplikasi peta digital seperti Google Maps. Untuk memastikan informasi terkini, selalu disarankan untuk mengunjungi situs resmi masing-masing instansi atau menghubungi mereka secara langsung.

Berikut contoh informasi kontak, perlu diingat bahwa informasi ini dapat berubah, sebaiknya dikonfirmasi kembali melalui situs resmi masing-masing instansi.

Pelajari lebih dalam seputar mekanisme Berapa lama proses mengurus izin usaha di Bandung? di lapangan.

Instansi	Alamat	Nomor Telepon
DPMPTSP Kota Bandung	[Alamat DPMPTSP Kota Bandung]	[Nomor Telepon DPMPTSP Kota Bandung]
Dinas Tata Ruang Kota Bandung	[Alamat Dinas Tata Ruang Kota Bandung]	[Nomor Telepon Dinas Tata Ruang Kota Bandung]
Dinas PUPR Kota Bandung	[Alamat Dinas PUPR Kota Bandung]	[Nomor Telepon Dinas PUPR Kota Bandung]

Peran dan Tanggung Jawab Instansi

Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses pengurusan izin lokasi. Koordinasi yang baik antar instansi sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan efisien. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen, pengecekan kesesuaian rencana dengan peraturan, dan analisis dampak lingkungan.

Informasi Kontak Penting

Untuk informasi lebih lanjut dan proses pengurusan izin lokasi, sebaiknya menghubungi langsung DPMPTSP Kota Bandung melalui [Nomor Telepon DPMPTSP Kota Bandung] atau mengunjungi kantor mereka di [Alamat DPMPTSP Kota Bandung]. Mereka dapat memberikan panduan dan informasi yang lebih detail mengenai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Tips dan Strategi Mempercepat Proses Pengurusan Izin Lokasi di Bandung

Mengurus izin lokasi di Bandung, meskipun terkesan rumit, dapat dipercepat dengan strategi dan persiapan yang tepat. Keberhasilan pengurusan izin sangat bergantung pada pemahaman prosedur, kelengkapan dokumen, dan komunikasi yang efektif dengan instansi terkait. Artikel ini akan memberikan panduan praktis untuk mempermudah proses tersebut.

Persiapan Dokumen yang Lengkap dan Akurat

Dokumen yang lengkap dan akurat merupakan kunci utama dalam mempercepat proses pengurusan izin lokasi. Ketidaklengkapan atau kesalahan dalam dokumen akan menyebabkan penundaan bahkan penolakan permohonan. Oleh karena itu, verifikasi setiap dokumen sebelum diajukan sangat penting.

• Pastikan semua dokumen telah difotokopi dan dilegalisir sesuai kebutuhan.
• Periksa kejelasan dan keterbacaan setiap dokumen.
• Pastikan semua data dan informasi yang tertera di dalam dokumen sudah benar dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
• Siapkan berkas dalam map yang rapi dan tertata untuk memudahkan petugas dalam memeriksa.

Daftar Periksa Dokumen Izin Lokasi

Berikut daftar periksa yang dapat digunakan untuk memastikan semua dokumen telah dipersiapkan dengan baik sebelum mengajukan permohonan:

No.	Dokumen	Status
1	Surat Permohonan Izin Lokasi
2	Fotocopy KTP Pemohon
3	Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat/Akta Jual Beli)
4	IMB (jika ada)
5	Surat Keterangan Tidak Sengketa
6	Denah Lokasi
7	Surat Rekomendasi dari Kelurahan/Kecamatan

Strategi Mempercepat Proses Pengurusan

Selain kelengkapan dokumen, beberapa strategi dapat diterapkan untuk mempercepat proses pengurusan izin lokasi. Komunikasi yang efektif dengan petugas dan pemahaman alur prosedur sangat penting.

• Konsultasikan terlebih dahulu dengan petugas terkait untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan.
• Pantau secara berkala perkembangan permohonan izin.
• Ajukan permohonan dengan sopan dan profesional.
• Siapkan alternatif solusi jika terdapat kendala dalam proses pengurusan.

Contoh Kasus Keberhasilan

Seorang pengusaha berhasil mendapatkan izin lokasi dalam waktu kurang dari satu bulan. Keberhasilan ini berkat persiapan dokumen yang sangat matang dan komunikasi yang efektif dengan petugas. Ia telah berkonsultasi terlebih dahulu untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi dan secara rutin memantau perkembangan permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan yang baik dan proaktif dapat mempercepat proses.

Persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan. Pahami alur proses, lengkapi dokumen dengan akurat, dan jalin komunikasi yang baik dengan petugas terkait. Jangan ragu untuk bertanya dan meminta klarifikasi jika ada hal yang belum dipahami.

Peraturan dan Perundang-undangan Terkait Izin Lokasi di Bandung

Pengurusan izin lokasi di Bandung, seperti di daerah lain di Indonesia, terikat oleh berbagai peraturan dan perundang-undangan. Memahami regulasi ini krusial untuk memastikan proses perizinan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakpahaman akan hal ini dapat menyebabkan penundaan bahkan penolakan permohonan izin.

Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Terkait Izin Lokasi

Di Bandung, pengurusan izin lokasi dipengaruhi oleh beberapa peraturan daerah (Perda) dan peraturan pemerintah (PP) yang saling berkaitan. Peraturan-peraturan ini mengatur aspek teknis, administratif, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Perlu diingat bahwa peraturan ini dapat mengalami perubahan, sehingga selalu penting untuk mengecek informasi terbaru dari sumber resmi.

• Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Ruang Wilayah Kota Bandung: Perda ini menjadi dasar hukum utama dalam menentukan lokasi yang diperbolehkan untuk pembangunan. Perda ini akan mencantumkan zona-zona tertentu yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha atau pembangunan tertentu, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi.
• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penanaman modal: PP ini memberikan kerangka hukum yang lebih luas terkait penanaman modal, termasuk aspek perizinan lokasi. PP ini memberikan pedoman umum tentang persyaratan dan prosedur perizinan yang harus diikuti.
• Peraturan Menteri terkait (misalnya, terkait lingkungan hidup): Selain Perda dan PP, peraturan menteri terkait juga perlu diperhatikan, terutama yang mengatur aspek lingkungan hidup dan keselamatan kerja. Misalnya, jika pembangunan akan berdampak pada lingkungan, maka izin lingkungan juga harus diurus.

Poin-Poin Penting dalam Peraturan dan Implikasinya

Beberapa poin penting dalam peraturan tersebut yang berdampak langsung pada proses pengurusan izin lokasi antara lain:

• Persyaratan Dokumen: Setiap peraturan akan mencantumkan persyaratan dokumen yang harus dipenuhi. Ketidaklengkapan dokumen akan menyebabkan proses perizinan terhambat.
• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL: Untuk proyek pembangunan yang berpotensi berdampak besar terhadap lingkungan, AMDAL atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) wajib dilampirkan. Proses penyusunannya membutuhkan waktu dan biaya.
• Waktu Pengurusan: Peraturan menetapkan batas waktu pengurusan izin. Pemohon harus memahami tenggat waktu ini untuk menghindari keterlambatan.
• Biaya Administrasi: Pengurusan izin lokasi melibatkan biaya administrasi yang besarannya diatur dalam peraturan.

Contoh Kasus Penerapan Peraturan

Misalnya, sebuah perusahaan ingin membangun pabrik di daerah yang tercantum sebagai zona hijau dalam Perda Tata Ruang Kota Bandung. Karena melanggar Perda tersebut, permohonan izin lokasi perusahaan tersebut akan ditolak. Sebaliknya, perusahaan yang telah melengkapi semua dokumen sesuai persyaratan dan mematuhi peraturan yang berlaku akan mendapatkan izin lokasi dengan lebih mudah.

Sumber Informasi Resmi

Informasi resmi mengenai peraturan dan perundang-undangan terkait izin lokasi di Bandung dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

• Website resmi Pemerintah Kota Bandung.
• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.
• Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ilustrasi Proses Pengurusan Izin Lokasi

Proses pengurusan izin lokasi di Bandung melibatkan beberapa tahapan dan instansi pemerintahan. Pemahaman yang jelas tentang alur ini sangat penting untuk memastikan kelancaran proses dan menghindari kendala di kemudian hari. Ilustrasi berikut menggambarkan secara visual dan deskriptif tahapan yang perlu dilalui.

Tahapan Persiapan Dokumen

Sebelum mengajukan permohonan, persiapan dokumen yang lengkap dan akurat sangat krusial. Tahap ini melibatkan pengumpulan berbagai dokumen penting yang dibutuhkan oleh instansi terkait. Ketelitian dalam tahap ini akan mempercepat proses selanjutnya.

• Mengumpulkan dokumen kepemilikan tanah (sertifikat tanah, bukti pembelian, dll).
• Membuat surat permohonan izin lokasi yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung.
• Melengkapi denah lokasi dan rencana bangunan yang detail dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Mempersiapkan dokumen pendukung lainnya, seperti KTP pemohon, NPWP, dan surat kuasa (jika ada).

Pengajuan Permohonan dan Verifikasi Dokumen

Setelah dokumen lengkap, permohonan diajukan ke DPMPTSP Kota Bandung. Petugas akan melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Tahap ini memerlukan waktu untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.

Lokasi: Kantor DPMPTSP Kota Bandung. Pihak yang terlibat: Petugas DPMPTSP dan pemohon (atau perwakilannya).

Survei Lokasi dan Analisis Kelayakan

Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan valid, tim dari DPMPTSP atau instansi terkait akan melakukan survei lapangan ke lokasi yang diajukan. Survei ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian rencana bangunan dengan kondisi lapangan dan peraturan tata ruang kota.

Lokasi: Lokasi tanah yang akan dibangun. Pihak yang terlibat: Tim surveyor, pemohon (atau perwakilannya).

Rekomendasi dan Persetujuan dari Instansi Terkait

Berdasarkan hasil survei dan analisis kelayakan, DPMPTSP akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Bandung, untuk memberikan persetujuan teknis. Proses ini melibatkan koordinasi antar instansi dan mungkin memerlukan waktu.

Lokasi: Kantor DPMPTSP dan Kantor PUTR Kota Bandung. Pihak yang terlibat: Petugas DPMPTSP, Petugas PUTR, dan pemohon (atau perwakilannya).

Penerbitan Izin Lokasi

Setelah mendapatkan persetujuan dari semua instansi terkait, DPMPTSP akan menerbitkan izin lokasi. Izin lokasi ini menjadi bukti resmi bahwa rencana pembangunan di lokasi tersebut telah disetujui dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Lokasi: Kantor DPMPTSP Kota Bandung. Pihak yang terlibat: Petugas DPMPTSP dan pemohon (atau perwakilannya).

Pengambilan Izin Lokasi

Pemohon atau perwakilannya mengambil izin lokasi yang telah diterbitkan di kantor DPMPTSP Kota Bandung. Izin lokasi ini merupakan dokumen penting yang harus disimpan dengan baik dan digunakan sebagai dasar untuk proses pembangunan selanjutnya.

Lokasi: Kantor DPMPTSP Kota Bandung. Pihak yang terlibat: Petugas DPMPTSP dan pemohon (atau perwakilannya).